Salah Garuk Pemerintah Hadapi Gelombang Demo Rakyat

Visionarynexst.com, Indonesia – Gelombang demonstrasi rakyat kembali mencuat di berbagai daerah. Isu ekonomi, sosial, dan politik menjadi pemicu utama. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah bagaimana pemerintah merespons gejolak ini. Banyak pihak menilai respons tersebut seperti Salah Garuk Pemerintah: hanya mengobati gejala, tanpa menyentuh akar masalah.

Mengapa Respons Pemerintah Disebut “Salah Garuk”?

Istilah Salah Garuk Pemerintah digunakan sebagai metafora. Ibarat rasa gatal di satu tempat, tetapi yang digaruk justru bagian lain. Hasilnya, masalah tak terselesaikan, bahkan berpotensi menambah luka baru.

Para pengamat menilai langkah yang diambil pemerintah lebih bersifat reaktif, bukan solutif. Fokus pada pengamanan, pembatasan, atau peredaman jangka pendek. Padahal, tuntutan rakyat justru mengarah pada isu fundamental: ketidakadilan sosial, kebijakan ekonomi yang memberatkan, hingga transparansi politik.

Kritik Dari Berbagai Pihak

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menegaskan respons yang salah arah hanya memperpanjang ketidakpercayaan publik.
Andhyta F. Utami, pendiri Think Policy, menyebut pemerintah setengah hati merespons tuntutan. Menurutnya, komunikasi publik yang lemah membuat masyarakat merasa tidak didengar.
Tokoh lain seperti Mahfud MD juga menyoroti bahwa pemerintah lebih fokus pada penindakan ketimbang solusi.

Kritik ini menunjukkan bahwa label Salah Garuk Pemerintah bukan sekadar retorika, melainkan refleksi dari ketidakpuasan rakyat yang semakin meluas.

Akar Masalah Gelombang Demo

Demo besar yang terjadi bukan muncul tiba-tiba. Ada sejumlah akar masalah yang menumpuk:

Kenaikan biaya hidup: dari harga pangan hingga pajak.
Kebijakan kontroversial: seperti pajak baru atau pemblokiran rekening tertentu.
Kurangnya transparansi: publik menilai pemerintah kurang terbuka soal data dan alasan di balik kebijakan.
Kesenjangan sosial: jurang kaya-miskin semakin terasa.

Sayangnya, respons pemerintah sering kali tidak mengarah ke penyelesaian poin-poin ini. Inilah mengapa disebut Salah Garuk Pemerintah.

Dampak “Salah Garuk” Terhadap Masyarakat

Meningkatkan Ketidakpercayaan
Rakyat merasa suaranya diabaikan, sehingga menumbuhkan apatisme politik.
Memicu Gelombang Demo Baru
Respons yang tidak tepat justru menyulut aksi lanjutan.
Kerugian Ekonomi
Demo berkepanjangan bisa mengganggu aktivitas ekonomi, merugikan pelaku usaha maupun pekerja harian.
Kerusakan Reputasi Pemerintah
Label Salah Garuk Pemerintah bisa jadi stigma jangka panjang.

Bagaimana Seharusnya Pemerintah Merespons?

Dialog Terbuka
Menghadirkan ruang diskusi antara rakyat dan pemerintah untuk mendengar aspirasi langsung.
Evaluasi Kebijakan
Menghentikan atau merevisi kebijakan yang memicu keresahan.
Transparansi Informasi
Publik butuh penjelasan jujur, bukan sekadar retorika politik.
Solusi Jangka Panjang
Tidak cukup dengan meredam demo. Pemerintah perlu merancang kebijakan pro-rakyat yang menyentuh kesejahteraan dasar.

Peran Media Dalam Isu Ini

Media punya tanggung jawab besar. Ketika pemerintah Salah Garuk, media harus menyoroti secara kritis, sekaligus menyajikan data obyektif. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan gambaran utuh.

Artikel, opini, hingga laporan investigasi menjadi sarana untuk memastikan isu publik tidak dikaburkan.

Harapan Dari Masyarakat

Masyarakat menginginkan:

Kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil.
Keterbukaan informasi agar publik tidak merasa dibohongi.
Konsistensi pemerintah dalam menjaga hak asasi manusia saat menghadapi demo.

Harapan ini sederhana, tapi jika terus diabaikan, demonstrasi akan menjadi siklus tanpa akhir.

Penutup

Fenomena Salah Garuk Pemerintah adalah cermin dari respons yang tidak tepat. Daripada menambah luka dengan tindakan represif, seharusnya pemerintah menyentuh akar masalah.

Gelombang demo rakyat adalah sinyal kuat. Jika didengar dan ditindaklanjuti dengan benar, justru bisa menjadi momentum perubahan positif. Tetapi jika diabaikan, kepercayaan publik akan terus menurun, dan jarak antara rakyat dan pemerintah akan semakin lebar.

Solusi bukan pada menutup telinga, melainkan membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara rakyat.